SUMENEP, detakkota.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep mengalokasikan dana hibah untuk Polresta Sumenep. Anggarannya mencapai Rp5.429.896.681 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2026.
Informasi yang dihimpun detakkota.com dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), anggaran tersebut dipecah menjadi 18 paket kegiatan. Salah satunya yakni kegiatan pembangunan Gedung SPPG Polri Kecamatan Ambunten dengan anggaran Rp1.666.136.989. Kemudian anggaran perencanaan teknis sebesar Rp80.316.500 dan pengawasan teknis dianggarkan Rp53.543.168.
Selain itu terdapat pula pembangunan Gedung SPPG Polri Kecamatan Arjasa dianggarkan Rp1.573.550.238. Perencanaan teknis kegiatan tersebut dianggarkan Rp75.853.335 dan pengawasan teknis Rp50.568.734.
Besarnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemkab Sumenep untuk pembangunan dua gedung SPPG milik Polresta Sumenep, mendapat kritikan keras dari salah satu aktivis ditengah kondisi kabupaten Sumenep yang sedang tidak baik-baik saja.
Menurut Amin, kebijakan pemerintah daerah membangunan SPPG milik Polresta Sumenep sama sekali tidak masuk subtansi kebutuhan masyarakat, kalaupun keinginan pemerintah daerah yang pasti mengurangi program prioritas kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa memberikan progam hibah pembangunan gedung MBG, yang dinilai tidak urgent sama sekali, bahkan tidak berdampak positif pada kebutuhan masyarakat hari ini,” ucapnya. Minggu (4-10-2026).
Masih kata Amin, saat ini masyarakat lebih berharap kepada pemerintah Kabupaten Sumenep lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur yang tertinggal atau angka kemiskinan yang masih tinggi di kabupaten Sumenep.
“Jika pemerintah daerah memaksakan memberikan hibah atau alokasi dana berlebih di luar kapasitas fiskal, maka sangat berdampak buruk pada pembangunan yang lain,” ujarnya.
Aktivis dari timur daya ini menyebutkan, kabupaten Sumenep per-hari ini sedang tidak baik baik saja, UMKM tidak tumbuh, kesenjangan sosial semakin tinggi, dan pembangunan infrastruktur masih banyak yang tertinggal.
Dirinya berharap, Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih bermanfaat kepada masyarakat, saat ini masyarakat butuh jalan yang bagus, dan kebutuhan yang lain, pemerintah sering berdalih anggaran sedang efesiensi namun diam-diam pemerintah daerah membangun gedung SPPG yang sama sekali tidak ada manfaat bagi masyarakat Sumenep.
“Uang yang di gunakan untuk pembangunan SPPG milik Polresta Sumenep itu menggunakan uang rakyat, sedangkan keuntungannya murni yang menikmati hanya segelintir internal Polresta Sumenep, masyarakat lagi-lagi hanya jadi penonton,” pungkasnya.
Sampai berita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Kabid Penataan Bangunan dan Gedung, Indra Aprianto saat dihubungi media ini tidak merespon.
Penulis : Bam's
Editor : Udix
