SUMENEP, detakkota.com – Polemik yang menyeret Kepala Puskesmas (Kapus) Masalembu, Kabupaten Sumenep, Dian Maharanny, belum menunjukkan titik terang. Setelah sebelumnya disorot terkait pengelolaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan dugaan persoalan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), kini sikap diam yang bersangkutan justru semakin memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Hingga berita ini kembali diturunkan, Dian Maharanny belum memberikan penjelasan maupun klarifikasi atas sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, seorang warga Masalembu berinisial HI mengungkapkan bahwa dirinya sudah hampir satu bulan tidak melihat keberadaan Kapus Masalembu di lingkungan tempat kerjanya. Bahkan, yang bersangkutan diduga lebih banyak berada di luar wilayah Kecamatan Masalembu.
Informasi tersebut tentu membutuhkan klarifikasi dan verifikasi dari pihak berwenang. Sebab, keberadaan seorang kepala puskesmas bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian, melainkan juga menyangkut tanggung jawab kepemimpinan dan pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan pengelolaan program PMT juga belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Sebelumnya, pejabat gizi di Puskesmas Masalembu mengaku tidak dilibatkan dalam pengelolaan program tersebut sepanjang tahun 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pembagian tugas, kewenangan, transparansi, serta mekanisme pengelolaan program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Dua persoalan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh dianggap sepele oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
Dinkes Jangan Hanya Menunggu, Turun Langsung ke Masalembu
Masyarakat berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep tidak sekadar menerima laporan atau menunggu polemik semakin membesar. Dinkes diminta segera turun langsung ke Puskesmas Masalembu untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kondisi internal fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan program PMT, apakah pembagian kewenangan sudah sesuai ketentuan, serta bagaimana kedisiplinan dan kehadiran kepala puskesmas selama menjalankan tugasnya.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah diminta mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku, bukan justru membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kepastian.
Terlebih, Masalembu merupakan wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam akses pelayanan kesehatan. Karena itu, kepemimpinan dan koordinasi di tingkat puskesmas menjadi sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban dari persoalan internal birokrasi.
Jangan Sampai Pelayanan Kesehatan Menjadi Korban
Sorotan publik terhadap Kapus Masalembu bukan dimaksudkan untuk menghakimi seseorang. Namun, jabatan publik memiliki konsekuensi tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional dan transparan.
Bupati Sumenep juga diminta memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Jangan sampai persoalan internal Puskesmas Masalembu berkembang menjadi gejolak berkepanjangan akibat lemahnya pengawasan dari instansi yang memiliki kewenangan.
Publik kini menunggu keberanian Dinas Kesehatan untuk memastikan seluruh persoalan tersebut melalui pemeriksaan langsung dan terbuka.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Masalembu, Dian Maharanny, masih diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh persoalan yang menjadi sorotan.
Jangan biarkan Puskesmas Masalembu terus dibayangi polemik. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang profesional, bukan ketidakpastian akibat persoalan kepemimpinan yang tak kunjung mendapatkan penjelasan.
Penulis : Bam's
Editor : Udix
