SUMENEP, detakkota.com – Pelaksanaan kegiatan Haul Raja-Raja Madura yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada Jumat (30/10/2026) di depan Masjid Jamik Sumenep menuai sorotan. Kali ini, persoalan konsumsi undangan menjadi perhatian setelah muncul keluhan mengenai mekanisme penyediaan makanan yang disebut-sebut dibebankan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seorang undangan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku sempat kebingungan ketika hendak mencari tempat duduk. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya di lokasi, setiap OPD disebut membawa nasi tumpeng masing-masing sehingga penempatan tempat duduk undangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Kondisi tersebut membuat dirinya kebingungan, terlebih tidak ada arahan yang jelas dari petugas protokol mengenai tempat duduk bagi undangan yang tidak membawa nasi tumpeng.
“Untung saya ada kenalan teman ASN Puskesmas, jadi saya diajak duduk bareng bersama teman saya itu,” ucapnya kepada media ini. Minggu (1-11-2026).
Ia menyayangkan pelaksanaan kegiatan yang dinilai memiliki nilai sakral dan melibatkan banyak undangan tersebut, justru diwarnai persoalan teknis yang menurutnya semestinya dapat dipersiapkan sejak awal.
Bahkan, dirinya mempertanyakan bagaimana mekanisme penganggaran konsumsi dalam kegiatan tersebut. Sebab, menurutnya, kegiatan resmi pemerintah dengan jumlah undangan yang cukup banyak semestinya memiliki perencanaan konsumsi yang jelas.
“Masak kegiatan sebesar ini tidak ada anggaran konsumsi undangan, kan mustahil. Masak OPD disuruh bawa sendiri? Kalau seperti saya yang notabene bukan ASN mau makan apa? Gak beres ini panitia,” tuturnya.
Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan Haul Raja-Raja Madura. Apakah konsumsi undangan memang telah dialokasikan melalui anggaran kegiatan, atau terdapat mekanisme penyediaan konsumsi tersendiri yang melibatkan masing-masing OPD?.
Jika benar setiap OPD diminta menyediakan tumpeng sendiri, bagaimana nasib undangan dari unsur masyarakat umum maupun pihak lain yang tidak berada di bawah OPD?
Media ini juga menilai perlu adanya penjelasan terbuka dari panitia penyelenggara mengenai mekanisme penyediaan konsumsi, pembagian tempat duduk, serta penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
Sebab, kegiatan yang membawa nama Pemerintah Kabupaten Sumenep bukan hanya menyangkut kelancaran acara seremonial, tetapi juga menyangkut pelayanan dan penghormatan terhadap seluruh tamu undangan tanpa membedakan latar belakang maupun instansinya.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi dari panitia penyelenggara mengenai keluhan tersebut masih diperlukan. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemkab Sumenep maupun pihak terkait.
Penulis : Bam's
Editor : Udix
