Oleh: Jurnalis Trotoar
Ada yang menarik sekaligus menggelitik dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep Tahun 2026. Di tengah kemeriahan seremoni, gemerlap panggung hiburan, dan berbagai agenda perayaan, muncul satu pertanyaan mendasar yang tampaknya lebih penting daripada sekadar siapa yang tampil di atas panggung: berapa uang rakyat yang sebenarnya dihabiskan?
Hari Jadi Kabupaten Sumenep seharusnya menjadi momentum refleksi perjalanan sejarah, evaluasi pembangunan, serta memperkuat persatuan dan gotong royong masyarakat. Namun, jangan sampai makna sakral sebuah peringatan hari jadi justru tenggelam di balik kemasan acara yang meriah, sementara urusan transparansi anggaran dibiarkan menjadi tanda tanya.
Lantas, ini sebenarnya kolaborasi atau akal-akalan anggaran?
Pertanyaan tersebut patut dilontarkan ketika peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep dikemas dalam satu rangkaian dengan Festival Musik Tong-Tong yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.
Sekilas, penggabungan dua kegiatan tersebut mungkin terlihat sebagai langkah strategis. Pemerintah bisa saja berdalih bahwa kolaborasi merupakan bagian dari efisiensi, promosi budaya, dan pengembangan pariwisata daerah. Namun, alasan efisiensi tidak boleh menjadi kartu sakti untuk menutup pertanyaan mengenai pembiayaan.
Sebab, Hari Jadi Kabupaten Sumenep dan Festival Musik Tong-Tong KEN bukanlah dua kegiatan yang otomatis memiliki satu identitas anggaran.
Keduanya mempunyai karakter, tujuan program, serta mekanisme pendanaan yang perlu dijelaskan secara transparan. Peringatan Hari Jadi merupakan agenda pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembiayaan APBD, sedangkan KEN merupakan program Kementerian Pariwisata dengan skema dukungan dan pertanggungjawaban tersendiri.
Nah, di sinilah persoalannya.
Berapa anggaran peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep 2026? Berapa pula anggaran Festival Musik Tong-Tong KEN 2026?
Apakah keduanya memiliki pos anggaran masing-masing? Bagaimana pembagian pembiayaan untuk panggung, dekorasi, publikasi, perlengkapan, honorarium, hingga kebutuhan teknis lainnya?
Jangan sampai dua agenda berbeda dipoles menjadi satu kemasan megah, tetapi ketika masyarakat bertanya mengenai rincian anggarannya, jawabannya justru berputar-putar.
Kalau memang kolaborasi, tunjukkan hitung-hitungannya. Kalau memang efisiensi, buka berapa penghematan yang dihasilkan. Kalau memang ada dukungan dari pemerintah pusat melalui program KEN, jelaskan berapa nilainya dan bagaimana penggunaannya.
Sederhana saja. Tidak perlu membuat persoalan transparansi menjadi sesuatu yang rumit.
JANGAN SAMPAI PANGGUNGNYA TERANG BENDERANG, TETAPI PENGELOLAAN ANGGARANNYA MALAH REMANG-REMANG!
Ironisnya, setiap perayaan pemerintah sering kali lebih mudah memperlihatkan kemeriahan daripada memperlihatkan rincian pembiayaan. Masyarakat disuguhi hiburan, pertunjukan budaya, dan berbagai seremoni. Namun, pertanyaan tentang berapa besar uang yang dibelanjakan justru sering kali tidak memperoleh ruang yang sama.
Padahal, uang APBD bukan milik pribadi pejabat, bukan pula uang milik kelompok penyelenggara. Itu adalah uang publik yang berasal dari sumber daya daerah dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jangan salah memahami kritik. Masyarakat bukan antihiburan, bukan pula menolak pelestarian budaya. Festival Musik Tong-Tong merupakan bagian dari kekayaan budaya Sumenep yang patut mendapatkan ruang dan perhatian. Begitu pula peringatan Hari Jadi yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.
Tetapi, apakah untuk merayakan sejarah harus selalu diukur dari kemegahan panggung? Apakah keberhasilan promosi pariwisata harus selalu ditampilkan melalui besarnya seremoni?
Bukankah masih banyak persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius? Infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat semestinya tetap menjadi prioritas yang tidak boleh kalah oleh gemerlap perayaan.
Di sinilah publik perlu mengajukan pertanyaan yang lebih menohok.
“HARI JADI SUMENEP: MOMENTUM MEMPERKUAT PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG, ATAU MOMENTUM MEMPERTEBAL ISI KANTONG PRIBADI?”
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa ada pihak yang telah mengambil keuntungan pribadi. Namun, ketika uang publik digunakan dalam sebuah kegiatan, wajar apabila masyarakat meminta jaminan bahwa seluruh prosesnya berlangsung transparan, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.
Jangan sampai slogan persatuan dan gotong royong hanya menjadi pemanis pidato, sementara prinsip akuntabilitas justru tertinggal di belakang panggung.
Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya OPD yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan, seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan semacam ini. Apalagi jika pertanyaan datang dari jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Pers bukan musuh pemerintah. Kritik bukan bentuk kebencian. Pertanyaan mengenai anggaran bukan upaya mencari-cari kesalahan. Justru keterbukaan merupakan salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jika seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sudah sesuai ketentuan, lalu apa yang harus ditakutkan dari keterbukaan informasi?
Jangan justru membangun kesan bahwa pemerintah hanya menginginkan pujian ketika kegiatan berlangsung, tetapi merasa terganggu ketika anggarannya dipertanyakan.
Sudah saatnya Pemkab Sumenep mengubah cara pandang dalam mengukur keberhasilan sebuah kegiatan. Keberhasilan bukan semata-mata dilihat dari megahnya panggung, banyaknya penonton, atau meriahnya pemberitaan. Keberhasilan juga harus diukur dari manfaat ekonomi bagi masyarakat, pelestarian budaya, efisiensi pembiayaan, dan keterbukaan pertanggungjawaban.
Hari Jadi bukan panggung untuk membangun citra. KEN bukan tameng untuk mengaburkan pembiayaan. APBD bukan uang warisan yang bebas dibelanjakan tanpa penjelasan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta pertunjukan tambahan. Mereka hanya meminta jawaban yang masuk akal dan dapat dibuktikan melalui dokumen resmi.
Berapa anggarannya? Dari mana sumbernya? Siapa yang mengelolanya? Bagaimana pembagian pembiayaannya? Dan apa manfaat konkret yang diterima masyarakat?
Jangan sampai peringatan Hari Jadi yang mengusung semangat persatuan dan gotong royong justru meninggalkan pekerjaan rumah berupa pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas.
Sebab, kalau panggung boleh dibuka untuk umum, kalau masyarakat boleh menikmati pertunjukannya, maka jangan sampai rincian penggunaan uang publik justru menjadi sesuatu yang sulit dijangkau.
Rakyat jangan hanya diajak merayakan Hari Jadi. Rakyat juga berhak mengetahui bagaimana uangnya digunakan.
Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan Sumenep bukan sekadar panggung yang megah, melainkan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat
