Oleh : Jurnalis Trotoar Yang Tergabung di Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Sumenep.
Peringatan Hari Parlemen 2026 melalui kegiatan jalan sehat politik yang diselenggarakan oleh DPRD Sumenep semestinya menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Namun, dari perspektif kritis aktivis, kegiatan semacam ini juga patut dievaluasi, terutama jika lebih menonjolkan kemeriahan seremonial dibandingkan upaya menjawab persoalan nyata yang dihadapi rakyat.
Jalan sehat memang identik dengan kebugaran, kebersamaan, dan suasana penuh kegembiraan. Akan tetapi, ketika kegiatan tersebut membawa embel-embel politik dan digelar dalam momentum peringatan parlemen, pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah kegiatan itu benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, atau sekadar menjadi panggung pencitraan politik?
Bagi kalangan aktivis, kritik ini bukan berarti menolak kegiatan jalan sehat. Persoalannya terletak pada substansi, tujuan, dan pesan politik yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
Jangan Sampai Parlemen Sibuk Seremonial, tetapi Abai terhadap Persoalan Rakyat
Parlemen bukan sekadar lembaga yang perlu tampil dekat dengan masyarakat melalui kegiatan massal. Lebih dari itu, parlemen memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Di tengah berbagai persoalan masyarakat, mulai dari infrastruktur yang membutuhkan perhatian, persoalan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, hingga tuntutan transparansi penggunaan anggaran, kegiatan seremonial semestinya tidak menggeser prioritas utama para wakil rakyat.
Aktivis dapat mempertanyakan, sejauh mana momentum Hari Parlemen 2026 dimanfaatkan untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat? Apakah aspirasi warga benar-benar didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti? Ataukah masyarakat hanya dilibatkan sebagai peserta untuk meramaikan kegiatan?
Pertanyaan tersebut penting karena kedekatan politik tidak cukup diukur dari seberapa sering seorang pejabat atau wakil rakyat hadir di tengah kerumunan. Kedekatan sejati dibuktikan melalui kebijakan, keberanian mengawasi kekuasaan, serta kesediaan memperjuangkan kepentingan publik, termasuk ketika kepentingan itu bertentangan dengan kenyamanan politik.
Jalan Sehat atau Jalan Menuju Pencitraan?
Dalam perspektif aktivisme, kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar selalu memiliki dimensi komunikasi politik. Simbol, atribut, kehadiran tokoh, hingga pesan yang disampaikan dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap lembaga maupun individu yang terlibat.
Karena itu, jalan sehat politik perlu ditempatkan dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas. Siapa penyelenggaranya? Apa tujuan substantifnya? Dari mana sumber pembiayaannya? Berapa anggaran yang digunakan, dan apa manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa kegiatan ini merupakan pencitraan. Sebaliknya, itu adalah bagian dari kontrol publik agar setiap kegiatan yang membawa nama lembaga politik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Jangan sampai kemeriahan acara menjadi ukuran keberhasilan, sementara persoalan mendasar yang semestinya diperjuangkan parlemen justru luput dari perhatian.
Jika kegiatan tersebut menggunakan anggaran publik, transparansi menjadi semakin penting. Masyarakat berhak mengetahui dasar penggunaan anggaran, mekanisme pelaksanaan, dan manfaat kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aktivis Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton
Dari sudut pandang gerakan masyarakat sipil, peringatan Hari Parlemen juga menjadi ujian bagi konsistensi aktivis dalam mengawal demokrasi.
Aktivis tidak cukup hanya hadir ketika ada demonstrasi, membangun kritik ketika persoalan menjadi viral, atau memberikan penilaian berdasarkan suka dan tidak suka terhadap tokoh politik tertentu. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, termasuk terhadap kegiatan yang dikemas dengan suasana santai, sehat, dan penuh kebersamaan.
Sikap kritis bukan berarti harus memusuhi semua kegiatan parlemen. Justru kritik diperlukan agar lembaga perwakilan tidak terjebak dalam rutinitas formalitas dan kehilangan esensi keberadaannya.
Aktivis perlu menguji apakah kegiatan tersebut menyediakan ruang partisipasi publik yang bermakna, atau hanya menjadi agenda seremonial yang selesai ketika acara berakhir.
Demokrasi membutuhkan masyarakat sipil yang berani bertanya, tetapi juga objektif dalam menilai. Kritik harus berpijak pada fakta, bukan sekadar prasangka. Dengan begitu, pengawasan terhadap parlemen tetap tajam tanpa kehilangan tanggung jawab moral.
Jangan Sampai Rakyat Hanya Diajak Berjalan, tetapi Tidak Diajak Menentukan Arah
Ada ironi yang patut direnungkan ketika sebuah kegiatan mengajak masyarakat berjalan bersama, tetapi aspirasi masyarakat belum tentu memperoleh ruang yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat bukan sekadar peserta kegiatan, pelengkap dokumentasi, atau bagian dari keramaian politik. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang kepentingannya harus menjadi dasar setiap kebijakan publik.
Karena itu, ukuran keberhasilan peringatan Hari Parlemen tidak semestinya berhenti pada jumlah peserta, kemeriahan acara, atau seberapa luas dokumentasinya tersebar. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kegiatan itu menghasilkan komitmen nyata untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Jika setelah jalan sehat selesai persoalan rakyat tetap berjalan di tempat, maka wajar apabila publik mempertanyakan makna kegiatan tersebut.
Jalan sehat boleh menjadi simbol kebersamaan. Namun, politik yang sehat harus dibuktikan dengan integritas, keterbukaan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Penutup: Momentum Evaluasi, Bukan Sekadar Perayaan
Hari Parlemen 2026 seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi seluruh unsur parlemen. Bukan hanya tentang bagaimana membangun citra positif di hadapan publik, tetapi juga tentang bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata.
Dari perspektif aktivis, sisi negatif yang perlu diwaspadai bukanlah kegiatan jalan sehat itu sendiri, melainkan kemungkinan ketika kegiatan seremonial lebih dominan daripada substansi pengabdian kepada rakyat.
Jangan sampai politik hanya terlihat sehat di panggung acara, sementara praktik pengawasan, transparansi, dan perjuangan terhadap kepentingan publik justru membutuhkan perhatian lebih besar.
Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan wakil yang mau berjalan bersama mereka. Rakyat membutuhkan wakil yang berani berdiri bersama mereka ketika berhadapan dengan ketidakadilan, berani bersuara ketika kepentingan publik diabaikan, dan konsisten mengawal kebijakan meskipun tidak ada kamera yang merekam.
Sebab, parlemen yang sehat bukan diukur dari seberapa jauh langkah peserta jalan sehat, melainkan dari seberapa jauh keberanian dan kerja nyata wakil rakyat berjalan untuk kepentingan masyarakat.
