Oleh : Jurnalis Trotoar yang tergabung di Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia DPC Sumenep. (Bam’s)
Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep selalu menarik perhatian publik. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah penempatan Idham Halil, S.T., M.T., pada jabatan Kepala Bidang Penunjang, Pendidikan dan Penelitian RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.
Perpindahan tersebut menarik untuk diperbincangkan bukan semata karena adanya perubahan posisi jabatan, melainkan karena publik kemudian mempertanyakan kesesuaian antara kualifikasi jabatan dengan pejabat yang ditempatkan.
Pertanyaan itu muncul setelah beredarnya dokumen persyaratan jabatan yang mencantumkan sejumlah kualifikasi untuk posisi tersebut (Peraturan Bupati Tahun 2026). Dalam dokumen yang menjadi perhatian, persyaratan pendidikan mencantumkan jenjang Sarjana/Diploma IV dengan bidang ilmu Kesehatan, Kedokteran, Kedokteran Gigi, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas jabatan.
Selain pendidikan, terdapat pula persyaratan pengalaman kerja, antara lain pengalaman dalam Jabatan Pengawas paling singkat tiga tahun atau jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
Di sinilah kemudian ruang pertanyaan publik terbuka.
Persyaratan Jabatan dan Penempatan Pejabat
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, adanya persyaratan jabatan tentu dimaksudkan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan pejabat yang akan menduduki sebuah posisi.
Karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara persyaratan tersebut dengan pejabat yang ditunjuk, persoalannya semestinya dijawab melalui dokumen dan penjelasan resmi, bukan sekadar melalui asumsi.
Apakah seluruh persyaratan tersebut telah diverifikasi sebelum penempatan dilakukan?
Jika terdapat kualifikasi tertentu yang dinilai relevan dengan bidang tugas, apa dasar penilaiannya?
Dan jika terdapat mekanisme atau ketentuan khusus yang memungkinkan seseorang ditempatkan pada jabatan tersebut, regulasi apa yang menjadi pijakannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut saya wajar disampaikan karena menyangkut tata kelola pemerintahan dan penggunaan kewenangan dalam pengisian jabatan publik.
Dari Perdagangan ke Lingkungan Rumah Sakit
Hal lain yang membuat mutasi Idham Halil menjadi perhatian adalah latar belakang perpindahan jabatan tersebut.
Dari bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan perdagangan, Idham Halil kemudian ditempatkan pada posisi di lingkungan rumah sakit daerah yang memiliki karakteristik tugas berbeda.
Perpindahan lintas bidang tentu tidak otomatis berarti terdapat persoalan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan penataan dan pengembangan aparatur sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, semakin strategis sebuah jabatan, semakin penting pula penjelasan mengenai dasar pengisian jabatan tersebut.
Apalagi jabatan di rumah sakit daerah berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah aspek kompetensi, pengalaman, kebutuhan organisasi, serta persyaratan jabatan telah menjadi pertimbangan dalam proses penempatan.
“Rudapaksa” Produk Mutasi Sendiri?
Istilah “rudapaksa” mungkin terdengar keras jika digunakan untuk menggambarkan kebijakan mutasi pemerintah.
Namun, dalam tulisan opini ini, istilah tersebut dapat dipahami sebagai metafora kritik terhadap sebuah keadaan: ketika pemerintah menetapkan suatu produk kebijakan mutasi, tetapi kemudian produk kebijakan itu sendiri menimbulkan pertanyaan karena berhadapan dengan persyaratan jabatan yang juga dibuat oleh pemerintah.
Tentu saja, penggunaan istilah tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kesimpulan bahwa Pemkab Sumenep telah melakukan pelanggaran hukum.
Ada perbedaan antara kritik terhadap kebijakan dengan kesimpulan hukum.
Untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran, diperlukan pemeriksaan terhadap keseluruhan dokumen dan dasar hukum yang digunakan dalam proses pengangkatan maupun mutasi.
Karena itu, menurut saya, istilah tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai kritik atau pertanyaan publik, bukan sebagai vonis.
Pemerintah Perlu Membuka Dasar Keputusannya
Polemik semacam ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana: pemerintah memberikan penjelasan berdasarkan dokumen.
BKPSDM Sumenep dapat menjelaskan dasar penempatan Idham Halil, termasuk bagaimana proses verifikasi persyaratan jabatan dilakukan.
Manajemen RSUD dr. H. Moh. Anwar juga dapat memberikan penjelasan mengenai kebutuhan organisasi terhadap jabatan Kepala Bidang Penunjang, Pendidikan dan Penelitian.
Jika seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan, penjelasan tersebut justru akan membantu meluruskan informasi yang berkembang.
Sebaliknya, apabila terdapat ketentuan khusus yang menjadi dasar penempatan, publik juga patut mengetahui dasar regulasinya.
Dengan demikian, persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi yang tidak perlu.
Jangan Berhenti pada Kalimat “Mutasi Adalah Kewenangan Pemerintah”
Mutasi memang merupakan bagian dari kewenangan manajemen kepegawaian pemerintah sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan.
Namun, dalam negara yang menjunjung transparansi pemerintahan, kewenangan juga berjalan beriringan dengan pertanggungjawaban publik.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan jawaban bahwa mutasi merupakan kewenangan pemerintah. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana kewenangan tersebut dijalankan, terutama ketika muncul pertanyaan mengenai kesesuaian persyaratan jabatan.
Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi.
Jika dalam dokumen disebutkan adanya persyaratan bidang ilmu tertentu dan pengalaman kerja tertentu, maka penjelasan mengenai bagaimana persyaratan tersebut diterapkan akan menjadi bagian penting dari klarifikasi.
Pada Akhirnya, Ini Bukan Sekadar Soal Idham Halil
Polemik ini sebaiknya tidak diarahkan menjadi persoalan personal terhadap Idham Halil.
Substansi yang lebih penting adalah bagaimana standar jabatan diterapkan dalam proses penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan.
Jika standar tersebut memang menjadi pedoman, publik tentu ingin melihat konsistensinya.
Jika ada ruang interpretasi mengenai istilah seperti “program studi lain yang relevan dengan bidang tugas jabatan”, pemerintah dapat menjelaskan bagaimana relevansi tersebut ditentukan.
Begitu pula mengenai persyaratan pengalaman kerja, perlu dijelaskan bagaimana verifikasi terhadap persyaratan tersebut dilakukan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang layak diajukan bukanlah apakah seseorang pantas atau tidak pantas menduduki sebuah jabatan berdasarkan opini publik.
Pertanyaan yang lebih objektif adalah:
Apakah proses penempatan telah mengacu pada persyaratan jabatan, kompetensi, kebutuhan organisasi, dan ketentuan yang berlaku?
Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya dapat ditemukan dalam dokumen dan penjelasan resmi.
Kursi jabatan mungkin sudah diduduki. Namun, transparansi mengenai dasar penempatannya tetap penting agar publik tidak hanya mengetahui siapa yang ditempatkan, tetapi juga memahami mengapa dan berdasarkan ketentuan apa penempatan itu dilakukan.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini/pendapat penulis berdasarkan isu dan dokumen yang menjadi bahan pembahasan. Penulis tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum. Klarifikasi dan hak jawab dari Pemkab Sumenep, BKPSDM, RSUD dr. H. Moh. Anwar maupun Idham Halil tetap terbuka untuk melengkapi informasi dan memberikan perspektif dari pihak-pihak terkait. (Salam oreng awem)
