SUMENEP, detakkota.com – Perubahan posisi di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menarik perhatian. Eko Kurnia Mediantoro, SE, M.H., yang sebelumnya dipercaya sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumenep, kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Bidang Prasarana Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep.
Perpindahan dari sektor ketenagakerjaan menuju dunia pertanian tentu bukan sekadar pergantian meja kerja. Ada tantangan baru yang menanti, sekaligus ruang bagi Eko untuk membuktikan kapasitasnya dalam menjalankan amanah di bidang yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Bidang Prasarana Pertanian memiliki posisi penting dalam menunjang keberlangsungan sektor pertanian. Ketersediaan dan optimalisasi prasarana menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian serta mendukung kesejahteraan petani.
“Di titik inilah sepak terjang Eko Kurnia Mediantoro menarik untuk ditunggu,” ucap salah satu ketua kelompok tani asal Lenteng. Senin (28-09-2026).
Pengalaman sebelumnya di Disnaker tentu memberikan bekal dalam hal koordinasi, pelayanan publik, administrasi pemerintahan maupun membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
Namun, tantangan di bidang pertanian memiliki karakteristik tersendiri yang menuntut kemampuan membaca persoalan secara lebih dekat dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Pertanyaannya, gebrakan apa yang akan dilakukan Eko di DKPP Sumenep,” terangnya.
Pertanyaan tersebut menjadi menarik, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Sumenep.
Persoalan prasarana pertanian tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut ketepatan program, pemerataan manfaat dan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan petani.
Apalagi karakteristik Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri. Kebijakan dan program yang diterapkan tentu membutuhkan koordinasi serta pemetaan kebutuhan yang tidak bisa disamaratakan.
Karena itu, jabatan baru Eko bukan tanpa tantangan. Justru dari tantangan tersebut publik dapat melihat bagaimana seorang pejabat mampu menerjemahkan amanah menjadi kerja konkret.
“Jika mampu menghadirkan inovasi, memperkuat koordinasi dan memastikan program prasarana pertanian berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, maka jabatan baru tersebut dapat menjadi ruang pembuktian atas kapasitas birokrasi yang dimilikinya,” tuturnya.
Sebaliknya, publik juga tentu akan melihat dan menilai bagaimana efektivitas program serta kinerja bidang yang kini dipimpinnya. Sebab, pergantian jabatan pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang menduduki posisi, tetapi tentang apa yang dapat dikerjakan setelah amanah itu diberikan.
Kini Eko Kurnia Mediantoro memasuki babak baru dalam perjalanan birokrasi. Dari persoalan penempatan dan perluasan kerja, beralih ke sektor prasarana pertanian.
“Kami yang sudah puluhan tahun yang berkecimpung di dunia pertanian menanti langkah awal, inovasi, dan gebrakan apa yang akan dibawa Eko Kurnia Mediantoro di DKPP. Sebab jabatan boleh berganti, tetapi publik pada akhirnya akan menunggu satu hal yang sama: kerja nyata dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Bam's
Editor : Udix
