SUMENEP, detakkota.com – Pengungkapan kasus dugaan penadahan 13 unit sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan yang hendak dikirim ke Pulau Kangean melalui Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, mulai memunculkan persoalan baru.
Selain mempertanyakan siapa pemilik belasan kendaraan tersebut, kini muncul dugaan adanya keterlibatan oknum anggota TNI yang disinyalir menjadi joki atau membantu meloloskan sebagian sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan sah tersebut menuju wilayah kepulauan.
Dugaan ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab, apabila benar terdapat oknum aparat yang ikut membantu proses pengiriman kendaraan bermasalah, persoalannya bukan lagi sekadar praktik penadahan, melainkan juga menyangkut integritas aparat serta pengawasan distribusi kendaraan melalui jalur laut.
Berdasarkan siaran pers Polresta Sumenep tertanggal 17 November 2026, pengamanan 13 unit sepeda motor itu bermula pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.
Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman sepeda motor yang diduga tanpa dokumen kepemilikan sah menuju Pulau Kangean menggunakan KM HULALO tujuan Kalianget–Kangean.
Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan, petugas menemukan 13 unit sepeda motor yang diduga tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.
Rinciannya, empat unit ditemukan di atas KM HULALO, tiga unit di samping utara kantor Dinas Perhubungan, dua unit di samping timur kantor Dinas Perhubungan, dua unit di dalam kantor Dinas Perhubungan, satu unit di pintu masuk pelabuhan, serta satu unit lainnya berada di antrean kendaraan yang hendak naik kapal.
Dalam kronologi tersebut, polisi juga menyebut telah menanyakan keberadaan sepeda motor kepada sejumlah pihak, mulai dari petugas kapal, anggota Dishub hingga masyarakat sekitar. Namun, tidak ada pihak yang mengaku mengetahui pemilik kendaraan tersebut.
Kondisi ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana belasan sepeda motor itu bisa berada di sejumlah titik dalam kawasan pelabuhan tanpa kejelasan identitas pemilik maupun dokumen kepemilikannya.
Dugaan Keterlibatan Aparat Jangan Dianggap Remeh
Munculnya dugaan oknum TNI menjadi joki sebagian kendaraan tersebut perlu ditelusuri secara objektif dan transparan. Jika memang ada keterlibatan anggota aparat, institusi terkait perlu memastikan apakah yang bersangkutan bertindak atas inisiatif pribadi atau terdapat pihak lain yang turut mengatur proses pengiriman.
Namun demikian, dugaan keterlibatan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Jangan sampai muncul tudingan tanpa dasar yang justru merugikan institusi maupun individu yang belum terbukti terlibat.
Publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai siapa pemilik sebenarnya dari 13 sepeda motor tersebut, siapa yang mengatur pengiriman, serta bagaimana mekanisme kendaraan-kendaraan itu bisa masuk ke area pelabuhan hingga berada di sekitar kapal tujuan Kangean.
Polresta Sumenep diharapkan tidak hanya berhenti pada pengamanan barang bukti dan pemeriksaan saksi, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang membantu, mengawal, atau memfasilitasi pengiriman kendaraan tersebut.
Begitu pula dengan institusi TNI, apabila terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggotanya, klarifikasi dan pemeriksaan internal penting dilakukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Kasus ini menjadi ujian bagi pengawasan aktivitas pengiriman kendaraan melalui Pelabuhan Kalianget. Sebab, jalur transportasi menuju kepulauan semestinya tidak menjadi celah bagi praktik pengiriman kendaraan yang tidak jelas asal-usul dan dokumen kepemilikannya.
Siapa pemilik 13 sepeda motor tersebut, siapa yang menjadi joki, dan apakah ada pihak yang sengaja membantu meloloskan kendaraan tanpa dokumen itu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban melalui penyelidikan yang transparan dan menyeluruh.
Penulis : Bam's
Editor : Udix









