SUMENEP, detakkota.com – Ada ironi di Pulau Masalembu. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, warga justru mengaku harus bertanya-tanya ke mana Kepala Puskesmas Masalembu, Dian Maharani, yang disebut hampir dua bulan tidak terlihat di wilayah tugasnya.
Bagi warga, ini bukan cerita lucu. Ini pelayanan publik.
Seorang warga berinisial M bahkan melontarkan kalimat yang terdengar sederhana, tetapi cukup menohok.
“Kami rindu kehadiran Kepala Puskesmas Masalembu. Sudah hampir dua bulan tidak menampakkan batang hidungnya di pulau kami Masalembu. Kalau sudah tidak mampu mengemban amanah sebagai Kapus, lebih baik mengundurkan diri.”
“Kami rindu.”
Kalimat tersebut seharusnya tidak membuat pemerintah tersenyum. Justru sebaliknya, harus membuat alarm birokrasi berbunyi keras.
Sebab yang dirindukan warga bukan artis, bukan pejabat yang sedang kampanye, dan bukan tamu undangan yang hanya datang ketika ada seremoni.
Yang mereka rindukan, menurut keluhan tersebut, adalah kepala puskesmas yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di wilayahnya.
Masalembu bukan kawasan yang bisa ditempuh dalam hitungan menit dari pusat pemerintahan. Wilayah kepulauan memiliki persoalan akses, transportasi dan kondisi geografis yang berbeda dengan daratan.
Justru karena itulah penempatan ASN di wilayah kepulauan seharusnya diikuti dengan komitmen dan kedisiplinan yang lebih kuat, bukan sebaliknya.
Namun menurut M, bukan hanya Kepala Puskesmas yang dipersoalkan.
Ia menyebut sejumlah pegawai yang berasal dari wilayah daratan dan ditugaskan di Puskesmas Masalembu juga dinilai jarang terlihat.
“Tidak hanya Kapus yang jarang terlihat di puskesmas, namun ada beberapa pegawai asal daratan yang bertugas di Puskesmas Masalembu juga jarang terlihat,” ungkapnya.
Kalau benar demikian, pertanyaannya menjadi semakin sederhana:
Siapa sebenarnya yang mengawasi mereka?
Apakah ada pemeriksaan kehadiran?
Apakah ada evaluasi berkala?
Apakah absensi benar-benar menggambarkan keberadaan pegawai di lapangan?
Atau jangan-jangan administrasinya rajin, tetapi orangnya yang sulit ditemukan?
Tentu semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban resmi. Dan jawaban tersebut seharusnya datang dari pihak yang memang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
BUPATI JANGAN HANYA DAPAT LAPORAN “AMAN”
Masyarakat meminta Bupati Sumenep dan Kepala Dinas Kesehatan tidak hanya menerima laporan administratif dari bawahannya.
M meminta adanya tindakan tegas terhadap ASN yang dinilai jarang masuk dan menjalankan tugas di Puskesmas Masalembu.
“Kami mohon sama Bupati Sumenep, khususnya Kadinkes Sumenep, berikan teguran dan sanksi yang tegas bagi ASN yang jarang masuk di puskesmas,” pungkas M.
Permintaan itu sebenarnya sangat sederhana.
Periksa. Cocokkan. Klarifikasi. Kalau terbukti melanggar, tindak.
Tidak perlu rapat berbulan-bulan hanya untuk menjawab pertanyaan apakah seorang pegawai hadir atau tidak.
Sebab kalau masyarakat sudah mengeluhkan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah seharusnya tidak sibuk mencari alasan untuk menjelaskan mengapa masalah itu tidak perlu dipermasalahkan.
Justru pemerintah harus membuktikan bahwa keluhan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
PMT SUDAH DIPERSOALKAN, KINI DISIPLIN ASN IKUT DISOROT
Persoalan ini juga tidak muncul di ruang kosong.
Sebelumnya, pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas Masalembu telah menjadi sorotan dan dipertanyakan.
Kini muncul pula keluhan mengenai kedisiplinan ASN.
Dua persoalan tersebut semestinya cukup menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Sebab kalau satu persoalan dianggap angin lalu, kemudian muncul persoalan lain, publik wajar bertanya:
Sebenarnya ada masalah apa di Puskesmas Masalembu?
Dan yang lebih penting:
Mengapa pemerintah seolah baru ramai ketika persoalan sudah menjadi konsumsi publik?
Kepala Puskesmas adalah jabatan dengan tanggung jawab pelayanan. ASN yang ditugaskan di puskesmas juga memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang muluk-muluk.
Mereka hanya ingin ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, orang-orang yang ditugaskan untuk melayani benar-benar hadir.
Sebab sangat ironis jika sebuah jabatan terlihat jelas dalam surat keputusan, tetapi orang yang memegang jabatan tersebut justru dipertanyakan keberadaannya oleh masyarakat.
Jangan sampai jabatan hanya rajin di SK, sementara pelayanan mencari-cari siapa yang hadir.
Tentu tudingan warga tersebut harus dibuktikan. Karena itu, pihak terkait mempunyai ruang yang sangat terbuka untuk memberikan klarifikasi.
Jika Dian Maharani memiliki alasan kedinasan yang menyebabkan dirinya tidak berada di Masalembu, publik berhak mendapatkan penjelasan.
Jika seluruh pegawai yang dituding jarang hadir ternyata memiliki penugasan resmi, jelaskan.
Dan jika memang ditemukan pelanggaran disiplin, masyarakat tentu berharap pemerintah tidak takut memberikan sanksi.
MASALEMBU BUKAN TEMPAT BUANGAN PELAYANAN
Yang harus dipahami semua pihak, Masalembu bukan wilayah kelas dua.
Masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Jangan karena jaraknya jauh dari pusat pemerintahan, kemudian pengawasan menjadi longgar.
Jangan karena masyarakatnya berada di pulau, lalu keluhan mereka dianggap tidak terlalu penting.
Dan jangan pula karena persoalan tersebut terjadi jauh dari pusat kekuasaan, pemerintah merasa aman dari sorotan.
Justru sebaliknya.
Semakin jauh wilayah pelayanan, semakin kuat pula pengawasan yang dibutuhkan.
Kini pertanyaan warga sudah dilempar ke meja Bupati Sumenep dan Dinas Kesehatan.
Di mana Kapus Masalembu?
Bagaimana tingkat kehadiran ASN di sana?
Bagaimana pengawasan terhadap mereka?
Dan yang paling penting:
Apa langkah pemerintah setelah keluhan ini mencuat?
Masyarakat tidak membutuhkan jawaban yang berputar-putar.
Mereka membutuhkan kepastian.
Karena pada akhirnya, pelayanan publik bukan soal seberapa bagus laporan dibuat.
Pelayanan publik adalah soal apakah masyarakat benar-benar merasakan negara hadir ketika mereka membutuhkan.
Dan untuk kasus Masalembu, warga sudah menyampaikan satu kalimat yang sangat sederhana:
“Kami rindu Dian Maharani.”
Kini tinggal menunggu apakah Bupati dan Kadinkes Sumenep juga “rindu” melakukan pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, detakkota.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Puskesmas Masalembu Dian Maharani serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep terkait seluruh sorotan yang disampaikan warga.
Penulis : Bam's
Editor : Udix









