SUMENEP, detakkota.com – Dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam pengiriman 13 unit sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan yang diamankan Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep di kawasan Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, terus menjadi sorotan.
Setelah sebelumnya muncul disinyalir adanya oknum TNI yang diduga berperan sebagai joki untuk membantu meloloskan sebagian kendaraan menuju Pulau Kangean, kini perhatian publik mengarah pada keseriusan institusi militer dalam merespons dugaan tersebut.
Komando Polisi Militer (Denpom) diminta tidak tinggal diam dan segera melakukan penelusuran apabila terdapat informasi maupun indikasi keterlibatan anggotanya dalam perkara tersebut.
Pasalnya, jika dugaan itu benar, persoalannya bukan sekadar pengiriman sepeda motor tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Lebih jauh, hal itu menyangkut integritas aparat negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.
Publik tentu bertanya, bagaimana mungkin belasan sepeda motor yang diduga tidak dilengkapi dokumen kepemilikan sah bisa berada di sejumlah titik kawasan Pelabuhan Kalianget, bahkan sebagian sudah berada di atas kapal tujuan Kangean?
Berdasarkan siaran pers Polresta Sumenep tertanggal 17 November 2026, sebanyak 13 unit sepeda motor tersebut diamankan pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 09.30 WIB.
Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai pengiriman sepeda motor yang diduga tidak dilengkapi dokumen kepemilikan sah menggunakan KM HULALO dengan tujuan Kalianget–Kangean.
Dari hasil pengecekan, polisi menemukan kendaraan tersebut tersebar di beberapa titik. Empat unit berada di atas kapal, tiga unit di sisi utara kantor Dinas Perhubungan, dua unit di sisi timur kantor Dishub, dua unit di dalam kantor Dishub, satu unit di pintu masuk pelabuhan, dan satu unit lainnya berada di antrean kendaraan yang hendak naik kapal.
Fakta tersebut semakin memperkuat pentingnya pengusutan menyeluruh, termasuk menelusuri siapa pemilik kendaraan, siapa yang mengatur pengiriman, serta siapa saja yang diduga membantu proses pemindahan kendaraan tersebut.
Denpom Jangan Menunggu Polemik Membesar
Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam perkara ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.
Denpom diharapkan segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal untuk memastikan benar atau tidaknya informasi mengenai dugaan anggota TNI yang menjadi joki dalam pengiriman sebagian sepeda motor tersebut.
Jika memang tidak terbukti, institusi TNI perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul persepsi negatif terhadap institusi. Namun, apabila ditemukan bukti keterlibatan, penindakan tegas harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Polresta Sumenep juga diharapkan membuka perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan pengiriman kendaraan tanpa dokumen kepemilikan sah.
Sebab, pengungkapan 13 sepeda motor ini tidak cukup berhenti pada pengamanan barang bukti. Aparat penegak hukum harus mampu mengungkap siapa pemilik sebenarnya, dari mana asal kendaraan tersebut, siapa penerima di Pulau Kangean, dan bagaimana mekanisme pengirimannya.
Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak tertentu yang memiliki keistimewaan sehingga kendaraan bermasalah dapat dengan mudah melewati jalur transportasi laut.
Kini, publik menunggu keberanian dan transparansi aparat. Apakah dugaan oknum TNI menjadi joki tersebut akan ditelusuri secara serius, atau justru dibiarkan menjadi tanda tanya tanpa kepastian?
Denpom diminta turun tangan. Jika terbukti, jangan ada perlindungan terhadap oknum yang mencederai kehormatan institusi.
Penulis : Bam's
Editor : Udix









