SUMENEP, detakkota.com – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Setelah muncul dugaan persoalan pendataan di sejumlah wilayah Kecamatan Lenteng, kini Desa Sendir menjadi salah satu titik yang memunculkan pertanyaan serius tentang akurasi proses sensus.
Sorotan bukan semata soal ada atau tidaknya petugas datang ke lapangan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana proses pendataan dilakukan dan apakah seluruh tahapan sensus benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur.
Sebelumnya, sejumlah informasi dari lapangan menyebut adanya warga yang mengaku tidak pernah didatangi petugas sensus. Bahkan, terdapat dugaan proses pendataan yang dilakukan secara singkat, termasuk pemasangan stiker pada rumah atau tempat usaha tanpa didahului wawancara secara memadai.
Jika temuan tersebut benar, persoalannya tidak lagi sebatas teknis di lapangan. Ini menyangkut kualitas data yang nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat.
Sensus ekonomi seharusnya tidak berhenti pada tanda bahwa sebuah rumah atau unit usaha telah didata. Di balik proses tersebut terdapat informasi mengenai karakteristik kegiatan ekonomi, jenis usaha, skala usaha, hingga berbagai variabel lain yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambaran ekonomi yang valid.
Karena itu, ketika ada masyarakat yang mengaku belum pernah diwawancarai tetapi kemudian muncul tanda atau stiker pendataan, publik wajar mempertanyakan: Apakah pendataan benar-benar dilakukan, atau sekadar mengejar terpenuhinya target administratif?
“Desa Sendir kini dapat menjadi momentum bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap pelaksanaan sensus di lapangan. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan kondisi ekonomi masyarakat,” ucap Bambang salah satu aktivis asal Kecamatan Lenteng.
Masih kata Bambang, kesalahan pada tahap awal berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya. Data yang tidak lengkap dapat menghasilkan gambaran ekonomi yang tidak utuh. Sementara data yang tidak akurat berpotensi memengaruhi kualitas analisis, perencanaan program, hingga kebijakan pembangunan yang menggunakan data tersebut sebagai salah satu rujukan.
“Alarmnya sudah berbunyi dari Desa Sendir, apakah BPS Sumenep akan menganggapnya sebagai persoalan kecil atau justru menjadikannya alasan untuk turun langsung melakukan verifikasi?, ” tuturnya.
Publik tentu tidak ingin mengetahui hasil sensus hanya dari angka akhir yang diumumkan. Yang lebih penting adalah memastikan bagaimana angka tersebut diperoleh.
BPS Sumenep perlu menjawab secara terbuka sejumlah pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Apakah seluruh kepala keluarga atau pelaku usaha yang menjadi sasaran pendataan telah dikunjungi?
Apakah proses wawancara dilakukan secara langsung?
Apakah pemasangan stiker dilakukan setelah proses pendataan selesai?
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap petugas di tingkat desa?
Dan yang tak kalah penting, apakah ada mekanisme verifikasi ulang terhadap wilayah yang dilaporkan telah selesai didata?
“Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan di Desa Sendir tidak berkembang menjadi keraguan publik terhadap keseluruhan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kecamatan Lenteng maupun Kabupaten Sumenep,” ungkapnya.
Terakhir, Jika memang seluruh prosedur telah dijalankan, maka verifikasi lapangan justru menjadi kesempatan bagi BPS Sumenep untuk membuktikannya kepada publik. BPS dapat melakukan uji petik terhadap sejumlah rumah tangga maupun pelaku usaha di Desa Sendir yang disebut-sebut menjadi lokasi munculnya persoalan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan penjelasan normatif, tetapi juga kepastian bahwa proses sensus benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.
“Dalam urusan data, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui laporan bahwa pekerjaan telah selesai. Kepercayaan lahir ketika prosesnya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Catatan Redaksi: Dari Desa Sendir, alarm akurasi Sensus Ekonomi 2026 telah berbunyi. Kini publik menunggu, apakah BPS Sumenep akan memeriksa sumber bunyi alarm tersebut, atau membiarkannya menjadi sekadar catatan di tengah proses sensus yang terus berjalan.
Penulis : Bam's
Editor : Udix
