SUMENEP, detakkota.com – Polemik pengawasan dan sterilisasi lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lenteng Timur 3, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum mereda. Setelah dua karyawan SPPG tersebut diamankan Satresnarkoba Polresta Sumenep dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, kini perhatian publik tertuju pada sikap Kepala SPPG Lenteng Timur 3 yang belum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Temuan barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, berupa sabu, bong, dan pipet kaca, sebagaimana diberitakan sebelumnya, semakin memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengawasan serta sterilisasi lingkungan di sekitar fasilitas pelayanan pemenuhan gizi tersebut.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. SPPG merupakan fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, aspek kebersihan, keamanan, ketertiban, dan pengawasan lingkungan semestinya menjadi perhatian serius pengelola.
Sorotan menguat, karena lokasi penangkapan dua karyawan tersebut masih berada dalam satu atap dengan SPPG Lenteng Timur 3, hanya terpisah tembok.
Kasi Humas Polresta Sumenep, Ipda Ach Putrawardana, membenarkan bahwa lokasi pengamanan terduga penyalahgunaan narkotika tersebut berada di area SPPG.
“Sudah masuk dari ruang lingkup SPPG. Itu kan di depan ada pintunya, sudah masuk area SPPG,” ungkapnya.
Hingga berita ini kembali ditayangkan, Kepala SPPG Lenteng Timur 3, Mellisa Agustin, belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sejumlah pertanyaan yang muncul terkait pengawasan lingkungan, mekanisme pemeriksaan internal, serta langkah evaluasi setelah penangkapan dua karyawannya.
Konfirmasi yang dikirim sejak Jumat (23-10-2026) tidak direspon oleh yang bersangkutan, diamnya Mellisa Agustin tentu menjadi tanya besar, sibuk atau sengaja menghindar.
Publik saat ini membutuhkan penjelasan yang terang, bukan sekadar informasi mengenai adanya penangkapan. Apalagi, persoalan ini menyangkut lingkungan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan program pelayanan pemenuhan gizi.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun perlu dijawab. Bagaimana sistem pengawasan terhadap karyawan selama berada di lingkungan kerja? Apakah terdapat pemeriksaan berkala terhadap area di sekitar dapur? Lalu, langkah konkret apa yang akan dilakukan pengelola untuk memastikan lingkungan SPPG tetap aman dan terbebas dari aktivitas yang melanggar hukum?.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari kepentingan publik untuk memperoleh kejelasan dan memastikan pengelolaan fasilitas pelayanan berjalan secara bertanggung jawab.
Redaksi detakkota.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Mellisa Agustin maupun pihak terkait lainnya, guna memperoleh informasi yang berimbang dan menghindari kesimpulan sepihak.
Sebab, ketika muncul persoalan serius di lingkungan fasilitas pelayanan publik, keterbukaan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis : Bam's
Editor : Udix
