Oleh : Fauzi As
Ada tiga berita yang jika dibaca sekilas tampak seperti kabar baik: investasi besar masuk ke Madura, investor China, Korea, Jepang, Inggris hingga Uni Emirat Arab mulai melirik Bangkalan, dan Kawasan Industri Wiraraja Madura diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Tetapi bagi Madura, persoalannya tidak sesederhana itu.
Ulama BASSRA bahkan merasa perlu menegaskan bahwa mereka belum menolak industrialisasi Bangkalan. Artinya, pintu belum ditutup. Tetapi pintu juga belum dibuka lebar-lebar.
Di sinilah pemerintah dan para pengusaha perlu memahami satu hal penting: Madura tidak bisa diyakinkan hanya dengan tanda tangan MoU.
Madura bukan ruang kosong yang tinggal diberi garis kawasan industri, kemudian investor datang, pabrik berdiri, dan masyarakat otomatis sejahtera.
Ironisnya, salah satu tokoh penting di balik kawasan industri ini adalah Akhmad Ma’ruf Maulana, seorang pengusaha yang lahir dari Madura. Sementara di sisi pemerintah pusat ada Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki kewenangan besar dalam mengawal arah investasi nasional.
Saya justru ingin bertanya kepada keduanya:
Apakah Madura sudah diajak bicara dengan cara Madura?
Karena orang Madura punya tradisi sendiri dalam menerima tamu, menerima perubahan, dan menerima orang yang hendak masuk ke rumahnya.
Kalau seseorang hendak masuk ke rumah orang Madura, jangan hanya menunjukkan surat izin dari pemerintah.
Ketuk pintunya. Duduk. Ngopi. Bicara dengan kiai. Bicara dengan tokoh masyarakat. Bicara dengan petani. Bicara dengan nelayan. Bicara dengan warga yang tanahnya akan berubah fungsi.
Dan yang paling penting: tunjukkan kajiannya.
Apa keuntungan bagi Madura?
Berapa tenaga kerja lokal yang akan diserap?
Berapa persen bahan baku Madura yang akan digunakan?
Berapa nilai tambah yang tinggal di Madura?
Berapa pajak yang kembali kepada daerah?
Apa dampaknya terhadap petani, nelayan, lingkungan, air, tanah, budaya dan kehidupan sosial?
Dan pertanyaan yang paling sederhana tetapi sering dilupakan:
Setelah industri berdiri, apakah orang Madura menjadi tuan di rumahnya sendiri atau hanya menjadi buruh di tanah leluhurnya?
Kita terlalu sering melihat pembangunan dari kacamata angka.
Investasi sekian triliun.
Investor dari China.
Investor dari Korea.
Investor dari Jepang.
Ada Inggris.
Ada Uni Emirat Arab.
Ada industri plastik, tekstil, benang, matras, furniture, cokelat, makanan, pengalengan ikan dan berbagai industri manufaktur.
Semuanya terdengar megah.
Tetapi Madura tidak sedang mencari kemegahan presentasi PowerPoint.
Madura sedang mencari kemajuan yang bisa dirasakan di dapur rakyat. Madura sudah terlalu lama menjadi tempat mengambil sesuatu, sementara hasilnya pergi ke tempat lain.
Gas Madura diambil.
Tetapi pulau ini masih punya banyak cerita tentang kegelapan dan keterbatasan energi.
Garam rakyat diproduksi dengan keringat dan panas matahari. Tetapi ketika masuk pasar, petani garam harus berhadapan dengan kenyataan harga yang membuat air laut yang mereka olah terasa lebih mahal daripada air mata mereka sendiri.
Petani tembakau menanam dengan risiko cuaca, hama dan modal.
Ketika panen, mereka harus berhadapan dengan regulasi, cukai, industri besar dan kekuatan oligarki pasar.
Lalu sekarang datang industrialisasi.
Madura tentu tidak anti-investasi.
Yang ditolak adalah investasi yang datang membawa koper, tetapi meninggalkan masyarakat hanya membawa debu.
Karena Ma’ruf lahir dari Madura, seharusnya ia memahami ini.
Orang Madura tidak alergi kepada orang luar.
Orang Madura bahkan sejak dulu dikenal sebagai perantau dan pedagang. Mereka terbiasa berdagang dengan siapa saja.
China boleh datang.
Korea boleh datang.
Jepang boleh datang.
Inggris boleh datang.
Uni Emirat Arab boleh datang.
Silakan.
Tetapi jangan datang dengan logika:
“Kami membawa investasi, maka masyarakat harus setuju.”
Itu cara birokrasi.
Bukan cara Madura.
Cara Madura adalah:
“Mari kita duduk bersama. Apa manfaat yang bisa kita bangun?”
Karena investasi yang sehat bukan sekadar memindahkan modal. Investasi harus memindahkan pengetahuan, teknologi, kesempatan dan kesejahteraan.
Kalau pabrik berdiri di Madura tetapi bahan bakunya dari luar, teknologinya dari luar, tenaga ahlinya dari luar, modalnya dari luar, keuntungan akhirnya keluar lagi, sementara orang Madura hanya mendapat pekerjaan berupah rendah, lalu apa sebenarnya yang sedang dimajukan?
Jangan-jangan yang dibangun adalah kawasan industri. Tetapi yang tetap menjadi kawasan tertinggal adalah masyarakatnya.
Untuk Airlangga Hartarto, pesannya bahkan lebih sederhana.
Madura sudah cukup lama merasakan bagaimana kebijakan pusat bekerja dari Jakarta.
Madura sering menjadi halaman belakang ketika pembangunan dibicarakan, tetapi tiba-tiba menjadi halaman depan ketika ada sumber daya yang hendak diambil.
Maka ketika pemerintah datang membawa proyek strategis, jangan hanya membawa regulasi, perizinan, MoU dan angka investasi.
Bawa juga keberpihakan.
Datanglah bukan sebagai pejabat yang menjelaskan bahwa proyek ini penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Datanglah dan tanyakan kepada masyarakat:
“Apa yang kalian butuhkan agar investasi ini menjadi milik kalian juga?”
Karena pembangunan nasional tidak boleh selalu menggunakan rumus:
Investor untung + negara mendapat pajak = rakyat sejahtera.
Rumus itu terlalu sederhana.
Ada variabel lain yang harus dimasukkan:
tanah rakyat, lingkungan, budaya, tenaga kerja lokal, ketimpangan, distribusi keuntungan dan masa depan generasi Madura.
Dalam konteks ini, sikap BASSRA yang mengatakan belum mengambil keputusan justru patut dihormati.
Karena yang dibutuhkan Madura bukan organisasi yang buru-buru mengatakan “tolak”, tetapi juga bukan tokoh yang buru-buru mengatakan “setuju.”
Yang dibutuhkan adalah:
kaji dulu.
Hitung dulu.
Dengar dulu.
Buka dokumen dulu.
Lihat AMDAL-nya.
Lihat tata ruangnya.
Lihat skema kepemilikan dan penguasaan lahannya.
Lihat kebutuhan airnya.
Lihat skema tenaga kerjanya.
Lihat berapa keuntungan yang benar-benar tinggal di Madura.
Barulah bicara.
Kiai harus diajak duduk.
Akademisi harus diajak bicara.
Petani harus didengar.
Nelayan harus ditanya.
Pemuda Madura harus dilibatkan.
Dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri jangan hanya dijadikan penonton ketika alat berat masuk.
Madura Tidak Menolak Industri, tetapi Madura Menolak Menjadi Penonton
Ini harus dibedakan.
Madura bukan anti terhadap industri.
Madura membutuhkan industri.
Madura membutuhkan pekerjaan.
Madura membutuhkan investasi.
Madura membutuhkan teknologi.
Tetapi Madura juga membutuhkan keadilan.
Kalau industrialisasi Bangkalan benar-benar menjadi pintu masuk menuju kesejahteraan Madura, mari kita dukung.
Tetapi jangan meminta masyarakat percaya hanya karena ada tanda tangan.
Karena sejarah Madura sudah terlalu panjang untuk dibujuk hanya dengan tinta.
Tanda tangan bisa dibuat dalam satu hari. Kepercayaan masyarakat membutuhkan bertahun-tahun.
Dan kepada Ma’ruf sebagai putra Madura, serta Airlangga sebagai pengambil kebijakan ekonomi nasional, saya ingin mengingatkan:
Jangan hanya membangun kawasan industri di Madura. Bangun juga posisi tawar orang Madura di dalamnya.
Jangan sampai suatu hari nanti kita melihat kawasan industri berdiri megah, cerobong pabrik menjulang, truk ekspor hilir mudik, investor tersenyum, angka pertumbuhan ekonomi naik, sementara orang Madura berdiri di pinggir jalan sambil bertanya:
“Ini sebenarnya pembangunan untuk siapa?”
Kalau pertanyaan itu sampai muncul, maka mungkin kita memang berhasil membangun industri.
Tetapi gagal membangun Madura.
Dan itu bukan industrialisasi.
Itu hanya memindahkan pagar.
Tanahnya tetap Madura.
Tetapi masa depannya belum tentu milik kita orang Madura.
